JAKARTA - Pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor di sejumlah provinsi Sumatra membutuhkan anggaran sangat besar.
Pemerintah pusat menyiapkan dana puluhan triliun rupiah untuk mempercepat pemulihan pascabencana agar aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan normal.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, total kebutuhan anggaran pemulihan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai Rp59,25 triliun. Angka ini mencerminkan besarnya kerusakan yang ditimbulkan bencana alam di berbagai daerah.
Rincian kebutuhan anggaran tersebut mencakup Rp33,75 triliun untuk Aceh, Rp13,5 triliun untuk Sumatra Barat, dan Rp12 triliun untuk Sumatra Utara. Dana itu disiapkan untuk memperbaiki berbagai sektor penting yang terdampak cukup parah.
Fokus Pemulihan Infrastruktur dan Layanan Publik
Tito menjelaskan, anggaran pemulihan difokuskan pada perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir dan longsor. Infrastruktur tersebut menjadi tulang punggung aktivitas masyarakat di daerah terdampak.
Sekolah, fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan desa, hingga jembatan termasuk dalam prioritas perbaikan. Kerusakan pada fasilitas-fasilitas tersebut berdampak langsung pada pelayanan publik dan roda perekonomian daerah.
“Dengan meliputi berbagai macam komponen, termasuk masalah kantor desa, sekolah, fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain. Yang itu mungkin dikeroyok oleh seluruh kementerian lembaga,” ujar Tito dalam rapat koordinasi, dikutip Rabu (31/12/2025).
Pemulihan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi memerlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sebaran Daerah Terdampak Banjir dan Longsor
Bencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu berdampak luas. Tito menyebutkan, total terdapat 52 kabupaten dan kota di Indonesia yang terdampak bencana tersebut.
Rinciannya meliputi 18 kabupaten/kota di Aceh, 18 di Sumatra Utara, dan 16 di Sumatra Barat. Sebaran ini menunjukkan bahwa dampak bencana tidak terkonsentrasi di satu wilayah saja.
Di Aceh, masih terdapat tujuh kabupaten/kota yang belum pulih secara optimal. Daerah-daerah tersebut menghadapi tantangan serius dalam memulihkan pemerintahan dan kegiatan ekonomi.
Wilayah yang dimaksud antara lain Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Kondisi ini membuat proses pemulihan di Aceh menjadi perhatian utama pemerintah.
Wilayah dengan Pemulihan Paling Berat
Menurut Tito, Aceh Tamiang menjadi daerah dengan kondisi paling berat. Pemerintahan setempat belum berjalan efektif dan aktivitas ekonomi masyarakat juga belum pulih sepenuhnya.
“Yang paling berat adalah Aceh Tamiang, karena pemerintahannya belum berjalan efektif dan kemudian ekonomi juga belum berjalan maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, di Sumatra Utara terdapat lima kabupaten/kota yang belum pulih. Daerah tersebut meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga.
Di Sumatra Barat, tiga kabupaten/kota masih membutuhkan perhatian khusus. Wilayah tersebut adalah Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar yang terdampak cukup signifikan.
Kesiapan Dana Darurat Nasional
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana nasional. Dana tersebut masih tersedia dan dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu.
Ia menjelaskan, dana siap pakai untuk tahun 2025 masih memiliki sisa sekitar Rp1,51 triliun. Anggaran ini disiapkan untuk kebutuhan darurat jika terjadi bencana di berbagai wilayah Indonesia.
Ketersediaan dana ini menjadi penting mengingat Indonesia rawan bencana alam. Respons cepat sangat dibutuhkan agar dampak bencana dapat diminimalkan sejak awal.
Dana darurat tersebut memungkinkan pemerintah bertindak cepat tanpa harus menunggu proses anggaran yang panjang. Dengan demikian, kebutuhan mendesak masyarakat bisa segera terpenuhi.
Penyaluran Dana Awal ke Daerah Terdampak
Purbaya juga mengungkapkan bahwa dana yang telah disalurkan sebelumnya mencapai Rp268 miliar. Dana tersebut diberikan kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana.
Penyaluran dana mengikuti instruksi Presiden dengan skema khusus. Setiap kabupaten/kota menerima Rp4 miliar, sementara masing-masing provinsi memperoleh Rp20 miliar.
“Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah presiden. Total dananya Rp268 miliar, yang tiga provinsi, 52 kabupaten/kota yang terdampak. Hal yang ini program pak presiden, Rp4 miliar per kabupaten/kota dan Rp20 miliar per provinsi, itu sudah dicairkan,” ungkapnya.
Dana awal ini difokuskan untuk kebutuhan darurat dan penanganan awal pascabencana. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat membantu daerah bergerak cepat sebelum proses pemulihan jangka panjang dimulai.
Dengan dukungan anggaran yang besar dan koordinasi lintas sektor, pemerintah menargetkan pemulihan di wilayah terdampak banjir dan longsor dapat berjalan bertahap. Upaya ini diharapkan mampu mengembalikan aktivitas masyarakat serta memperkuat ketahanan daerah menghadapi bencana di masa depan.