JAKARTA - Pemerintah Indonesia tetap menegaskan komitmen untuk memperkuat sistem perlindungan sosial melalui kelanjutan berbagai program bantuan sosial (bansos) sepanjang tahun 2026.
Strategi ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat terutama kelompok berpenghasilan rendah dan rentan terhadap fluktuasi ekonomi yang masih berlangsung.
Bantuan sosial tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk menopang konsumsi rumah tangga agar tetap stabil.
Alokasi anggaran untuk perlindungan sosial di RAPBN 2026 mengalami peningkatan signifikan mencapai Rp508,2 triliun, naik 8,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Seiring dengan itu, pemerintah juga mengimplementasikan pembaruan sistem penyaluran bansos berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), guna meningkatkan akurasi sasaran dan efektivitas penyaluran.
Program Bansos yang Dipastikan Berlanjut 2026
Kementerian Sosial memastikan sejumlah program bansos reguler tetap berjalan, menjadi pondasi kebijakan perlindungan sosial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Berikut program-program utama yang akan berlanjut:
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH merupakan bantuan sosial tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan sasaran ibu hamil, anak usia dini, siswa SD hingga SMA, lansia, dan penyandang disabilitas berat.
Besaran bantuan per tahun bervariasi mulai dari Rp900.000 untuk siswa SD hingga Rp3 juta untuk ibu hamil dan anak usia dini.
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
BPNT memberikan bantuan berupa saldo untuk pembelian sembako melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sebesar Rp200.000 per bulan, disalurkan melalui agen resmi atau e-warong setempat.
3. Program Indonesia Pintar (PIP)
PIP mendukung pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu dengan bantuan tahunan yang disesuaikan jenjang pendidikan, mulai Rp450.000 untuk SD hingga Rp1.000.000 untuk SMA dan sederajat.
4. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)
Program ini menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan pembayaran iuran BPJS Kesehatan kelas III sebesar Rp42.000 per bulan oleh pemerintah secara langsung.
Syarat dan Kriteria Penerima Bansos 2026
Untuk memastikan bansos tepat sasaran, pemerintah menetapkan beberapa kriteria bagi penerima, antara lain:
Warga Negara Indonesia yang memiliki e-KTP dan KK
Terdaftar dalam basis data DTSEN
Tidak menerima bantuan serupa dalam periode yang sama
Bukan ASN, TNI, atau Polri
Termasuk dalam kelompok desil 1 sampai 4 (keluarga miskin/rentan)
Cara Cek Status Penerima Bansos 2026
Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bansos secara online melalui:
1. Website cekbansos.kemensos.go.id
Pengguna cukup memasukkan data wilayah dan kode captcha, lalu sistem menampilkan status dan jenis bantuan jika terdaftar.
2. Aplikasi Cek Bansos Kemensos
Unduh aplikasi dari Play Store atau App Store, daftar dan verifikasi akun dengan foto KTP dan swafoto, lalu cek status bansos melalui menu profil.
Pentingnya Data Akurat dan Peran Masyarakat
Ke depan, pemerintah mengajak masyarakat berpartisipasi aktif memperbarui data kependudukan agar akurasi DTSEN tetap terjaga.
Dengan data valid dan mekanisme terintegrasi, bansos tidak hanya sebagai jaring pengaman sosial tetapi juga instrumen strategis menjaga stabilitas ekonomi nasional.